JAKARTA, BABARITO.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan pemerintah tetap memberikan subsidi untuk penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) yang direncanakan menjadi pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram.
“Subsidi saya pastikan masih menjadi yang harus dilakukan untuk rakyat,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Menurut Bahlil, kebijakan subsidi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya penerima subsidi energi.
Meski tetap disubsidi, pemerintah memperkirakan penggunaan CNG dapat menghemat anggaran subsidi hingga 30 persen dibanding LPG 3 kg.
Ia menjelaskan, mekanisme distribusi CNG nantinya tidak akan jauh berbeda dengan LPG.
“Yang diganti hanya LPG menjadi CNG. Kalau CNG tidak mengeluarkan devisa ke luar negeri, sedangkan LPG masih impor,” ujarnya.
Saat ini pemerintah tengah melakukan uji coba tabung CNG tipe 4 berukuran setara LPG 3 kg. Secara paralel, pemerintah juga mengkaji harga jual CNG untuk rumah tangga.
“Doakan harganya di bawah LPG 3 kg, minimal sama,” kata Bahlil.
Sebelumnya, Bahlil menyebut teknologi CNG bukan hal baru karena sudah digunakan di sektor perhotelan, restoran, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, selama ini pemakaiannya masih menggunakan tabung besar berkapasitas di atas 10 hingga 20 kilogram.
Untuk itu, pemerintah kini menyiapkan tabung CNG ukuran kecil yang setara LPG 3 kg untuk kebutuhan rumah tangga.
Bahlil menjelaskan, CNG memiliki tekanan sekitar 250 bar, jauh lebih tinggi dibanding LPG yang hanya 5 hingga 10 bar. Perbedaan ini membuat desain tabung harus disesuaikan demi aspek keselamatan.
Uji coba tabung CNG ukuran kecil diperkirakan berlangsung dua hingga tiga bulan. Jika dinyatakan layak, pemerintah akan melakukan konversi bertahap dari LPG ke CNG untuk rumah tangga.
Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan program CNG ditargetkan mulai berjalan tahun ini untuk mengurangi ketergantungan impor energi.
Implementasi awal akan dilakukan di kota-kota besar di Pulau Jawa sebelum diperluas ke seluruh Indonesia.
“Bertahap di kota-kota besar dulu di Jawa. Tahun ini,” ujarnya. (babarito/rdr)
