PADANG, BABARITO.COM – Anggota DPRD Kota Padang, Mulyadi Muslim, menyayangkan dugaan tindak kriminal yang dilakukan seorang oknum anggota Dubalang Kota Padang yang ditangkap polisi karena diduga mencuri cengkeh di sebuah gudang di kawasan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan.
Menurut Mulyadi, tindakan tersebut mencoreng citra Dubalang Kota yang selama ini dibentuk untuk membantu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
“Tindakan tersebut mencoreng citra baik Dubalang Kota Padang. Gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga,” ujarnya.
Mulyadi menilai respons Pemerintah Kota Padang yang langsung memberhentikan pelaku serta mengevaluasi sistem perekrutan merupakan langkah yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta kebijakan penegakan disiplin diterapkan secara adil kepada seluruh aparatur, termasuk aparatur sipil negara (ASN).
“Langkah ini menunjukkan Pemko Padang tidak mentoleransi pelanggaran. Itu baik, tetapi seharusnya tidak hanya berlaku bagi tenaga honorer. ASN yang melanggar aturan kepegawaian ataupun melakukan tindakan kriminal yang merugikan negara dan masyarakat juga harus diperlakukan sama,” katanya.
Politisi PKS itu menegaskan sanksi tidak boleh hanya tegas kepada pegawai di level bawah, tetapi juga harus diberlakukan terhadap pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Sanksi dan hukuman jangan hanya untuk pegawai rendahan, apalagi tenaga honorer, tetapi tumpul terhadap pejabat. Kalau pelanggaran terjadi berulang-ulang, berarti ada niat dan kesempatan akibat lemahnya pembinaan serta pengawasan,” tegasnya.
Di sisi lain, Mulyadi menilai pemberhentian terhadap oknum tersebut juga perlu tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah serta hak yang bersangkutan untuk memperoleh pendampingan hukum selama proses hukum berjalan.
“Bagaimana dengan koordinator atau atasannya? Apa bentuk evaluasi terhadap mereka?” ujarnya.
Ia juga meminta Pemerintah Kota Padang melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program Dubalang Kota, mulai dari aspek regulasi, mekanisme rekrutmen, pembinaan, pengawasan, hingga perlindungan hukum bagi para personel.
“Kami menyarankan evaluasi komprehensif terhadap program unggulan pemerintah terkait Dubalang Kota. Mulai dari payung hukum, tugas dan fungsi, kriteria serta prosedur rekrutmen, pembinaan, pengawasan kinerja di lapangan, hingga pemenuhan hak-hak para dubalang. Termasuk jika terjadi persoalan hukum di lapangan, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana bentuk pendampingan hukumnya,” kata Mulyadi. (babarito)
