JAKARTA, BABARITO.COM – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan seluruh warga terdampak bencana di Sumatera Barat telah meninggalkan tenda pengungsian dan berpindah ke hunian alternatif per 24 Maret 2026.
“Berdasarkan data yang telah kami verifikasi bersama pemerintah daerah dan pengecekan lapangan, per 24 Maret sudah tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda pengungsian,” kata Tito di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana telah melakukan verifikasi menyeluruh terhadap data pengungsi.
Berdasarkan data per 12 Maret 2026, sebanyak 18.630 kepala keluarga atau sekitar 105.447 jiwa sempat berada di lokasi pengungsian di Sumatera Barat.
Tito juga mengklarifikasi isu yang menyebut jumlah pengungsi mencapai 2,1 juta jiwa. Ia menegaskan angka tersebut tidak sesuai dengan hasil verifikasi di lapangan.
Menurutnya, koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dilakukan untuk memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran serta mempercepat pemindahan warga ke hunian layak.
Pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai bantuan, antara lain Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk pembangunan hunian tetap.
Selain itu, warga juga menerima bantuan uang perabotan sebesar Rp3 juta dan bantuan ekonomi dari Kementerian Sosial senilai Rp5 juta.
Pemerintah turut memberikan jaminan hidup berupa uang lauk pauk sebesar Rp15.000 per orang per hari selama tiga bulan.
Untuk penanganan jangka panjang, Tito menyebut pemerintah telah menyiapkan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi untuk tiga provinsi di Sumatera dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp130 triliun dalam tiga tahun.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan perkembangan program revitalisasi pendidikan di wilayah terdampak.
Ia mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam penguatan sumber daya manusia.
Pemerintah menargetkan revitalisasi hingga 60 ribu satuan pendidikan. Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp89,5 triliun pada 2026.
“Program revitalisasi dan pembangunan Sekolah Rakyat tahap II menunjukkan bahwa anggaran pendidikan tidak dikurangi, melainkan diperkuat,” ujar Qodari. (babarito/ant)
