PADANG, BABARITO.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kembali mencatatkan peningkatan kinerja Reformasi Birokrasi (RB) secara konsisten.
Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Pemprov Sumbar meraih Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 sebesar 89,32 dengan predikat A-.
Capaian tersebut tertuang dalam Surat Kementerian PANRB Nomor B/318/RB.06/2026 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengatakan peningkatan indeks tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Alhamdulillah, capaian ini menjadi bukti bahwa komitmen perbaikan birokrasi di Sumatera Barat terus berjalan secara konsisten. Reformasi birokrasi bukan sekadar mengejar angka, tetapi menghadirkan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Mahyeldi di Padang, Jumat (29/5/2026).
Ia menegaskan, reformasi birokrasi harus melahirkan pemerintahan yang adaptif, bersih, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Pemprov Sumbar, katanya, akan terus memperkuat budaya kerja kolaboratif, mempercepat transformasi digital pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga kepercayaan masyarakat. Tujuannya adalah menghadirkan pemerintahan yang berdampak dan memberi kemudahan bagi masyarakat,” katanya.
Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada ASN, perangkat daerah, dan masyarakat yang telah mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Dina Febriyanti, menyebutkan tren indeks reformasi birokrasi dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang konsisten.
Pada 2021, indeks RB Sumbar tercatat 68,89 (predikat B), naik menjadi 69,78 pada 2022. Tahun 2023 meningkat menjadi 77,1 dengan predikat BB, lalu 86,48 pada 2024 dengan predikat A-, hingga mencapai 89,32 pada 2025 dengan predikat A-.
“Peningkatan ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Sumatera Barat berjalan berkelanjutan dan semakin berkualitas dari tahun ke tahun,” ujar Dina.
Ia menambahkan, sejumlah indikator dengan capaian tertinggi pada 2025 meliputi Indeks Reformasi Hukum 97,14, Indeks Tata Kelola Pengadaan 94,15, Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 91,65, Digitalisasi Arsip 89,72, serta Survei Kepuasan Masyarakat 85,53.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemprov Sumbar untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi hasil serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. (babarito/rdr)
