Pansus IV DPRD Padang Evaluasi LKPj 2025, Mulyadi Muslim: OPD Hebat Anggaran, Tapi Output ke Masyarakat masih Lemah

PADANG, BABARITO – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Padang menggelar pembahasan intensif Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Padang Tahun 2025 selama dua hari, Senin hingga Selasa (30-31/3/2026) di kantor DPRD Kota Padang, Air Pacah.

Anggota Pansus IV, Mulyadi Muslim, mengatakan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra Pansus menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kerja di hadapan anggota Pansus.

“Dengan penuh percaya diri, semua OPD menjelaskan tingkat keberhasilan mendekati seratus persen, bahkan ada yang melebihi target berkat sinergi kepala OPD dengan berbagai pihak,” kata Mulyadi Muslim yang juga anggota Komisi IV DPRD Padang.

Namun, Mulyadi menyoroti sejumlah persoalan krusial yang belum memiliki solusi. Contohnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (DP3AP2KB) mengklaim sukses melakukan sosialisasi penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan keluarga. “Saat ditanya output dan outcome pasca-sosialisasi, OPD terkait tidak bisa menjelaskan karena tidak ada rencana monitoring dan evaluasi maupun tindak lanjut kegiatan,” ujarnya.

Mulyadi menambahkan, pola serupa terjadi hampir di seluruh OPD. “Kegiatan terlaksana sesuai perencanaan, realisasi anggaran baik, dan ada penghematan. Namun, efisiensi, inovasi, dan kolaborasi antar-OPD masih rendah. Output dan outcome yang dirasakan masyarakat belum bisa diukur secara objektif,” jelasnya.

Ia juga mengkritisi capaian PAD dari Dinas Pariwisata untuk pengelolaan Youth Center, yang dianggap tidak sebanding dengan biaya operasional dan honor petugas, termasuk sewa LPC di Taplau. Selain itu, kolaborasi lintas OPD belum optimal, misalnya antara Dinas Pariwisata dan Dinas Nakerin untuk sentra rendang, pengelolaan Pantai Air Manis antara Dinas Pariwisata dan Perumda PSM, serta Dispora dengan Dishub terkait pembuatan portal di kolam renang yang belum terealisasi karena masalah Tugas, fungsi, dan kewenangan (TUSI). (babarito)