JAKARTA, BABARITO.COM – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyambut positif keputusan Pemerintah Pusat yang mengalokasikan anggaran Rp100,1 triliun untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera selama periode 2026–2028.
Komitmen anggaran tersebut disampaikan dalam rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera serta sejumlah kementerian terkait di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Mahyeldi menilai kebijakan tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana, termasuk Sumatera Barat.
“Alhamdulillah, Pemerintah Pusat telah berkomitmen memberikan perhatian besar terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Ini menjadi kabar baik bagi masyarakat dan daerah yang sedang berupaya bangkit pascabencana,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, dukungan anggaran tersebut tidak hanya penting untuk pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga untuk memastikan masyarakat terdampak segera memperoleh hunian tetap dan layanan dasar lainnya.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat terdampak bisa segera mendapatkan kepastian, baik dari sisi infrastruktur, tempat tinggal, maupun layanan dasar lainnya. Karena itu, Pemprov Sumbar siap mendukung penuh percepatan pelaksanaannya,” katanya.
Mahyeldi juga mengapresiasi pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang dinilai dapat memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Ia berharap pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta mengedepankan kebutuhan masyarakat terdampak.
“Kami di daerah siap bersinergi dan memastikan seluruh program berjalan efektif. Semoga ikhtiar bersama ini mempercepat pemulihan masyarakat serta daerah terdampak bencana,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menyebut total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disetujui pemerintah mencapai Rp100,166 triliun untuk tiga tahun ke depan.
Pemerintah mengalokasikan Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Sebagian besar anggaran akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan pembangunan hunian tetap disiapkan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dalam rapat tersebut, Mahyeldi didampingi Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Sumbar. (babarito/rel)
