PADANG, BABARITO.COM – Pemerintah memperkuat sistem perlindungan bagi kelompok rentan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, meresmikan Gedung Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPPA) serta Rumah Perlindungan Sementara (RPS) di Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat, Rabu (18/2/2026).
Peresmian ini menjadi tonggak penting menghadirkan layanan perlindungan yang terintegrasi, profesional, dan berpihak pada korban. Arifah menegaskan, gedung yang direnovasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PPA Tahun 2025 ini merupakan simbol kehadiran negara dalam memastikan perlindungan optimal bagi perempuan dan anak.
“Gedung ini diharapkan membangun kepercayaan publik bahwa negara hadir memberikan perlindungan optimal melalui layanan cepat dan komprehensif,” ujarnya dalam siaran pers Kementerian PPPA.
Di Sumatra Barat, empat daerah menerima DAK Fisik PPA, yakni Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Sijunjung. Sijunjung menerima alokasi terbesar, sebesar Rp5,07 miliar. Selain dukungan fisik, keberlanjutan layanan diperkuat melalui DAK Non-Fisik 2025–2026 untuk belasan kabupaten/kota, mencakup pendampingan hukum hingga rehabilitasi psikososial.
Dalam dialog dengan pemangku kepentingan, Menteri PPPA menyoroti keterbatasan psikolog klinis sebagai garda terdepan pendampingan korban. Ia menekankan pentingnya penambahan tenaga ahli untuk memastikan layanan profesional dan berperspektif trauma.
Peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) juga menjadi fokus, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), agar proses hukum adil tanpa menimbulkan reviktimisasi. Menteri PPPA juga mendorong peran Bundo Kanduang sebagai kekuatan kultural dalam pencegahan kekerasan seksual di masyarakat.
Di sektor pendidikan, muncul usulan pengurangan dua jam waktu ajar per pekan untuk pembinaan karakter dan pendampingan siswa, membangun lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan preventif terhadap kekerasan.
Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, menekankan bahwa penguatan sistem perlindungan harus sejalan dengan ketahanan keluarga. “Keluarga adalah pilar utama pembangunan daerah,” ujarnya.
Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan berkomitmen mengoptimalkan infrastruktur agar layanan mudah diakses masyarakat.
Peresmian UPTDPPPA dan RPS ini menjadi langkah konkret memperkuat ekosistem perlindungan perempuan dan anak serta memastikan korban memperoleh layanan yang aman, bermartabat, dan berkeadilan. (babarito)
