PADANG, BABARITO.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengurus izin penggunaan sekitar 17 hektare kawasan hutan lindung dan cagar alam untuk mendukung perbaikan Jalan Malalak yang terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, Elsa Putra Friandi, mengatakan proses perizinan tersebut diperlukan karena sebagian trase jalan berada di kawasan hutan lindung.
“Total ada 17 hektare kawasan hutan lindung dan cagar alam yang izinnya sudah diurus oleh Pemprov untuk perbaikan Jalan Malalak,” kata Elsa di Padang, Senin.
Menurutnya, penggunaan kawasan hutan lindung menjadi opsi karena pentingnya akses jalan tersebut bagi mobilitas masyarakat. Setelah jalan terputus akibat bencana, pemerintah pusat meminta agar akses segera dipulihkan.
“Karena ini terkait bencana dan akses harus segera dibuka, sebelumnya juga ada bantuan dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terkait kawasan hutan lindung,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perbaikan jalan baru dapat dilakukan setelah seluruh proses perizinan selesai.
Elsa juga menyampaikan bahwa pengerjaan jalan akan dihentikan sementara mulai H-10 hingga H+10 Lebaran oleh kontraktor Hutama Karya bersama BPJN.
Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah ruas jalan tersebut dapat dilalui pemudik saat arus mudik maupun arus balik Lebaran.
“Apakah ruas jalan ini bisa dilewati atau tidak, nanti kita tunggu asesmen dari kepolisian,” katanya.
Secara pribadi, Elsa merekomendasikan agar jalan tersebut hanya digunakan untuk kondisi darurat karena proses perbaikan masih berlangsung.
Selain itu, sejumlah titik di sepanjang ruas jalan masih rawan longsor akibat kondisi tebing yang curam serta kontur tanah yang labil, terutama saat hujan.
“Kalau dari BPJN, penggunaan jalan ini sebaiknya hanya untuk keadaan darurat karena masih banyak titik dengan tebing curam dan tanah yang rawan longsor,” ujarnya. (babarito/ant)
