SIJUNJUNG, BABARITO.COM – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah turun langsung meninjau aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Batu Gando, Nagari Muaro, Kabupaten Sijunjung, Selasa (19/5). Peninjauan dilakukan menyusul rentetan kecelakaan tambang ilegal yang kembali menelan korban jiwa di wilayah tersebut.
Didampingi Wakil Bupati Sijunjung dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumbar, Mahyeldi melihat langsung aktivitas tambang emas yang beroperasi menggunakan ratusan box talang di atas ponton sepanjang aliran sungai.
Dalam dialog dengan para penambang, Mahyeldi menanyakan legalitas aktivitas tersebut dan meminta masyarakat segera mengurus izin resmi agar kegiatan pertambangan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum.
“Kalau belum punya izin, segera urus izinnya. Pemerintah sudah menyiapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kita dorong penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) supaya aktivitas masyarakat bisa berjalan sesuai aturan,” kata Mahyeldi.
Ia menegaskan pemerintah tidak ingin masyarakat mencari nafkah dengan cara yang membahayakan keselamatan diri maupun merusak lingkungan.
Dalam peninjauan itu, Mahyeldi juga menemukan masih banyak aktivitas tambang ilegal lain yang beroperasi di sejumlah titik di sekitar aliran sungai. Kondisi tersebut menunjukkan praktik PETI masih berlangsung masif di Sijunjung.
Usai meninjau lokasi tambang aktif, rombongan bergerak menuju lokasi longsor tambang ilegal di Sintuk, Jorong Koto Guguk, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII. Lokasi tersebut sebelumnya mengalami longsor pada Rabu (13/5) yang menewaskan sembilan penambang emas.
Peristiwa itu terjadi saat para pekerja tengah beraktivitas di kawasan tanpa izin. Longsor tiba-tiba menimbun pekerja, sementara banjir di aliran sungai sekitar lokasi turut menghanyutkan puluhan ponton peralatan tambang.
Sebanyak sembilan penambang dilaporkan meninggal dunia dalam musibah tersebut.
Gubernur kemudian melayat ke rumah salah satu korban, Madi (24), warga Jorong Koto, Nagari Padang Laweh, dan menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban.
“Kejadian ini harus menjadi pelajaran bersama. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Pemerintah ingin masyarakat tetap bisa bekerja, tetapi dengan cara yang legal dan aman,” ujarnya. (babarito/rdr)
