AROSUKA, BABARITO.COM – Sebanyak 1.300 keluarga di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) karena merasa kondisi ekonomi mereka telah membaik dan mandiri.
Wakil Bupati Solok Candra mengatakan langkah tersebut terjadi setelah pemerintah daerah menerapkan program labelisasi rumah penerima bansos untuk meningkatkan transparansi data penerima bantuan.
“Berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Sosial, bersama bapak bupati kami turun langsung ke lapangan dan melakukan labelisasi rumah penerima bantuan. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi,” kata Candra di Solok, Sabtu.
Melalui kebijakan tersebut, masyarakat dapat mengetahui secara terbuka siapa saja yang menerima bantuan dari pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Solok juga terus memperkuat komitmen agar penyaluran bansos tepat sasaran melalui pemutakhiran data yang akurat dan terverifikasi.
Upaya ini dibahas dalam forum verifikasi dan validasi data bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok yang digelar di Rumah Dinas Wakil Bupati Solok.
Candra menegaskan sinkronisasi dan pembaruan data menjadi langkah penting agar seluruh program bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Menurutnya, Pemkab Solok bersama BPS, Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta petugas lapangan terus melakukan pembenahan dan verifikasi data secara menyeluruh.
“Alhamdulillah, untuk wilayah Sumatera Barat, Kabupaten Solok termasuk daerah yang cukup baik dalam melakukan update dan pemutakhiran data. Ini berkat kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, BPS, Dinas Sosial, teman-teman PKH, dan petugas lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, validasi data menjadi kunci utama dalam mendukung efektivitas program pengentasan kemiskinan dan memastikan bansos tidak salah sasaran.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Solok Bambang Suryanggono mengapresiasi sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan BPS dalam meningkatkan kualitas data pembangunan.
“Semoga kerja sama ini terus berlanjut dan semakin solid. BPS tentu membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar upaya memperbaiki berbagai indikator pembangunan dapat terus berjalan,” kata Bambang. (babarito/rdr)
