JAKARTA, BABARITO.COM – Pemerintah memproyeksikan sebanyak 143,9 juta pergerakan orang selama periode libur Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan. Lonjakan mobilitas tersebut dinilai perlu diatur agar tidak terpusat pada waktu tertentu.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah akan memperlebar rentang waktu libur, mengatur jadwal libur sekolah, serta menerapkan flexible working arrangement (FWA) bagi aparatur sipil negara (ASN).
“Kita berusaha mengurangi tekanan dengan membuat rentang waktu libur yang lebih lebar, mengatur libur sekolah, serta menerapkan flexible working arrangement bagi para ASN, yang diharapkan dapat mengurangi beban pergerakan,” ujar Pratikno dalam Rapat Koordinasi Persiapan Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M di Auditorium Mutiara, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Senin.
Selain pengaturan mobilitas, pemerintah juga mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi. Ia menyoroti kondisi di sejumlah wilayah Sumatera yang belum pulih sepenuhnya dari bencana, serta potensi hujan tinggi di beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, hingga Papua.
“Kita harus berusaha keras untuk menjaga keamanan, keselamatan jiwa adalah prioritas paling tinggi. Kita harus bersama-sama melakukan mitigasi bencana yang terintegrasi,” katanya.
Pratikno juga menekankan pentingnya keselamatan perjalanan, khususnya bagi pengendara sepeda motor, serta pengamanan jalur-jalur vital yang menjadi titik krusial arus mudik dan balik.
Ia menambahkan, pelayanan mudik harus mengedepankan pendekatan humanis dan inklusif, dengan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia.
Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan layanan Idul Fitri sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, penguatan deteksi dini, serta pengambilan keputusan berbasis data dan pengecekan lapangan secara berkelanjutan.
“Ini adalah komitmen kita bersama untuk menjamin layanan yang aman, nyaman, dan lancar. Kehadiran negara harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat melalui layanan yang humanis dan responsif,” ujarnya. (babarito/ant)
