JAKARTA, BABARITO.COM – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud menegaskan pengadaan sapi kurban bantuan presiden (Banpres) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sah secara syariat Islam maupun konstitusional menurut hukum negara.
Marsudi menjelaskan polemik yang muncul di tengah masyarakat terkait sapi kurban Presiden Prabowo Subianto dipicu kesalahpahaman dalam komunikasi publik.
“Masyarakat harus paham bahwa ini sesungguhnya sapi bantuan masyarakat dari Presiden untuk diqurbankan. Polemik muncul karena ada anggapan bahwa itu kurban pribadi Presiden Prabowo, tetapi menggunakan APBN,” ujar Kiai Marsudi dalam keterangan resmi, Kamis.
Menurut dia, kegaduhan bermula dari penyederhanaan istilah saat informasi disampaikan kepada publik. Ia menilai Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro sebenarnya ingin menjelaskan bahwa sapi tersebut merupakan bantuan presiden atau Banpres.
“Saya yakin Wamensesneg sesungguhnya ingin menyampaikan bahwa ini sapi kurban bantuan presiden atau Banpres. Hanya saja penyampaiannya disingkat menjadi sapi kurban Presiden,” katanya.
Dari sisi syariat, Marsudi menyebut kepala negara diperbolehkan bahkan dianjurkan menyediakan hewan kurban untuk masyarakat menggunakan dana negara.
Ia mengutip kaidah fikih “wayusannu lil imami ayudhya min baitil mali anil muslimin badanatan” yang berarti seorang imam atau kepala negara disunnahkan memberikan bantuan kurban dengan anggaran yang diambil dari baitul mal.
Selain itu, Pengasuh Pondok Pesantren Ekonomi Darul Uchwah tersebut menegaskan mekanisme penganggaran sapi bantuan presiden juga sah secara hukum negara.
“Dari segi kebijakan, yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Anggarannya sudah disetujui, ada aturannya, lalu dilaksanakan sesuai mekanisme,” ujar Marsudi.
“Undang-undangnya jelas, aturannya jelas. Mudah-mudahan ke depan program ini bisa terus dilanjutkan,” tambahnya. (babarito/rdr)
