Cegah Hoaks Kesehatan, Pemerintah Libatkan Platform Digital

Adiyansyah Lubis

Ilustrasi hoaks. (Foto: Ist)

JAKARTA, BABARITO.COM – Pemerintah mendorong penanganan hoaks kesehatan dilakukan dari hulu melalui kolaborasi dengan platform digital guna memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan kredibel.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyebut hoaks kesehatan sebagai salah satu tantangan paling serius di ruang digital karena berdampak luas bagi masyarakat.

“Selain hoaks politik, hoaks kesehatan menjadi yang paling viral karena menyangkut kepentingan semua orang,” ujarnya usai audiensi bersama Kementerian Kesehatan dan Risk Communication and Community Engagement di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, penanganan hoaks kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan patroli siber dan mekanisme aduan konten, mengingat volume konten yang sangat besar.

“Jumlahnya bisa puluhan hingga ratusan ribu, sehingga sulit ditangani dengan metode biasa,” katanya.

Sebagai solusi, pemerintah mendorong pendekatan preventif dengan melibatkan platform digital, antara lain melalui pemberian penanda atau keterangan pada konten kesehatan serta verifikasi akun pembuat konten.

“Perlu ada kesepakatan dengan platform untuk memverifikasi akun yang legitimate dalam memproduksi konten kesehatan,” jelasnya.

Nezar menegaskan langkah tersebut bukan untuk membatasi masyarakat, melainkan memberi konteks agar publik dapat menilai kredibilitas informasi.

“Masyarakat perlu tahu apakah informasi disampaikan tenaga kesehatan berlisensi atau tidak. Sekarang yang mengaku dokter banyak, siapa yang memvalidasi?” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga mendorong penguatan kebijakan melalui kerja sama lintas kementerian, termasuk rencana nota kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Kementerian Kesehatan.

“Supaya lebih efektif dalam pengaturan dan tindak lanjut, kita usulkan ada MoU antarmenteri,” katanya.

Menurut dia, pendekatan preventif akan berjalan berdampingan dengan penanganan konten berbahaya yang sudah ada, dengan fokus utama pada pencegahan.

Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah menargetkan penanganan hoaks kesehatan menjadi lebih efektif sekaligus meningkatkan literasi masyarakat dalam memilah informasi.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman dan Koordinator RCCE Rizky Ika Syafitri. (babarito/rdr)

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer