PADANG – Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2026 dilaporkan mengalami defisit signifikan setelah terjadi pemotongan anggaran dari Pemerintah Pusat. Kondisi ini membuat Pemerintah Kota (Pemko) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus bekerja keras mencari solusi.
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menyampaikan bahwa berdasarkan rapat pembahasan belanja R-APBD 2026 yang digelar secara maraton pada Kamis (16/10/2025), APBD Kota Padang diperkirakan mengalami minus.
“Dari penyampaian APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita berada di angka Rp1,1 triliun. Perkiraan awal akan berkurang Rp200 miliar, namun akhirnya hanya berkurang sekitar Rp120 miliar. Jadi, PAD yang difinalkan di angka Rp1,005 triliun,” jelas Muharlion usai rapat yang turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Mastilizal Aye dan Asisten III Setdako Padang Corri Saidan.
Lebih lanjut, Muharlion mengungkapkan bahwa setelah dimasukkan belanja, APBD Kota Padang masih minus sekitar Rp120 miliar. Defisit ini belum termasuk rencana pinjaman daerah sebesar Rp81 miliar yang juga masih dalam pembahasan.
Menyikapi kekurangan anggaran ini, Ketua DPRD Padang dari Fraksi PKS tersebut menegaskan salah satu solusi yang akan dikejar oleh Pemko adalah mengoptimalkan pendapatan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang.
Muharlion secara khusus menyoroti potensi pendapatan yang hilang dari pelanggan yang telah menikmati layanan air minum namun tidak tercatat atau tidak melakukan pembayaran resmi.”Kita mau kejar pelanggan non-PDAM ini.
Jumlahnya cukup besar. Berdasarkan data, ada sebanyak 70.000 pelanggan non-PDAM yang sudah dilayani, tetapi pembayarannya tidak melalui rekening PDAM. Ada pula 20 persen yang belum terdata sama sekali,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa pelanggan yang sudah dilayani wajib membayar retribusi. “Kemarin kita sudah sepakati angka-angka itu,” tambahnya.Selain menggenjot penerimaan dari PDAM, Muharlion juga mengingatkan Pemko Padang untuk mendata dan menjaga aset yang dimiliki, serta mempertimbangkan opsi penyewaan aset sebagai solusi alternatif untuk menutup kekurangan anggaran.
DPRD Kota Padang, melalui Badan Anggaran (Banggar), menyatakan akan terus bekerja sama dengan Pemko untuk mencarikan solusi terbaik guna menanggulangi defisit anggaran demi keberlangsungan program pembangunan di Kota Padang.
