Langkah mengejutkan diambil oleh DPW PAN Sumatra Barat. Meskipun Hendri Septa telah naik menjadi Wali Kota Padang, menggantikan Mahyeldi yang naik menjadi Gubernur Sumbar, namun pihaknya tetap memproses nama kader PAN yang akan mengisi posisi Wakil Wali Kota Padang yang kini masih kosong.
Padahal secara fatsun politik, kursi Wakil Wali Kota tentu saja menjadi “jatahnya” PKS karena Hendri Septa yang saat Pilkada Padang 2018 lalu, diusung oleh PAN. Bahkan juga masih menjabat Ketua DPD PAN Kota Padang. Namun dalam politik tidak ada yang tidak mungkin.
Dalam aturan yang mengacu kepada perundang-undangan, partai pengusung berhak mengusulkan kadernya untuk mengisi posisi Wakil Wali Kota. Nantinya, pemilihan akan melalui mekanisme tertutup di DPRD Kota Padang. PKS dan PAN mengusung nama calon Wakil Walikota yang akan dipilih oleh anggota DPRD Kota Padang.
Menguji Lobi Politik PKS
Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Kota Padang telah resmi menunjuk dua nama kadernya untuk maju dalam pemilihan Wakil Wali Kota yaitu Muharlion dan Mulyadi Muslim. Meskipun demikian, kerja politik PKS tidak berhenti pada pemilihan nama saja. PKS harus segera melakukan Lobi politik yang intens dan efektif dalam tataran anggota dewan.
Lobi politik PKS akan diuji. Apakah akan berhasil meraih hati para wakil rakyat Kota Padang dengan hasil kemenangan kadernya, atau kenangan pahit pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan kembali terulang di Kota Padang.
Apakah perjuangan PKS untuk mendapat kursi di Wakil Wali Kota kandas seperti yang terjadi dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta? PKS dalam komunikasi politiknya harus lebih cair untuk mendapatkan dukungan. Sebab, jika kekalahan kembali terulang akan menjadi cermin lobi politik PKS tak lagi mumpuni.
Partai yang dipimpin oleh Ahmad Syaikhu ini kerap gagal ketika mempengaruhi partai politik lain. PKS akan kalah dalam proses lobi untuk yang kesekian kalinya.
Tantangan PAN ke Depan
Dua kader dari PAN yang telah direkomendasikan untuk ikut dalam kontestasi pemilihan Wakil WaliKota adalah Amril Amin yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Padang dan Ekos Albar yang saat ini menjabat sebagai Wabendum DPP PAN.
Secara lobi politik, PAN tak perlu diragukan, hanya saja bagi penulis, tantangan terbesar yang akan dihadapi PAN adalah persepsi negatif yang akan teralamatkan kepada mereka dari masyarakat Kota Padang. Terlebih, dari kader PKS Kota Padang terkenal sangat militan dan loyal.
PKS sebagai oposisi vokal tentu mendapatkan tempat di hati masyarakat Sumatera Barat terkhusus Kota Padang yang mayoritas bersebrangan dengan Pemerintah. Haryanto (2014) menjabarkan faktor penentu yang paling penting dari perilaku memilih di Indonesia telah bergerak pada faktor-faktor psikologis dan pilihan rasional. Implikasinya, jika persepsi pemerintah negatif, maka masyarakat cenderung berada di sosok/partai yang dianggap oposisi.
Apalagi, masih dalam aura kemenangan kontestasi Pilgub, loyalis PKS akan solid dalam mengawal pemilihan Wakil Wali Kota Padang.
Faktor sosiologis masyarakat juga perlu dipertimbangkan oleh PAN. Dalam masyarakat Minangkabau yang berpegang teguh pada adat istiadat, terdapat pepatah yang menjelaskan Tatungkuik samo makan tanah, tatilantang samo minum aia. Bahwa salah satu nilai yang dipegang teguh dalam diri orang minang adalah kesetiakawanan.
Adjie Alfaraby (2014) menjelaskan, pengaruh atas image negatif yang ditujukan, sedikit banyaknya akan berpengaruh pada sosok dan partai. Sehingga, harus menjadi catatan bagi PAN berkaitan dengan dampak simpati masyarakat yang berpotensi menurun. Tantangan besar juga bagi komunikasi publik PAN merespon ini semua, jika terjadi.
Sangat menarik melihat kontestasi pemilihan Wakil Wali Kota Padang kedepannya. Apakah anekdot “tak ada kawan dan lawan abadi, yang ada hanya kepentingan” akan terbukti, atau akan ada pihak yang legowo nanti. Mari kawal. (*)