Pesisir Selatan, Babarito
Bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang tidak berhak menerima bantuan, tapi masuk dalam data, apakah penerima PKH, BPNT atau BLT, maka sebaiknya segera melapor ke perangkat nagari setempat.
“Karena sejauh ini masih banyak yang berhak menerima bantuan itu, namun karena anggaran terbatas belum tercakupi. Oleh karenanya, dengan kesadaran untuk mengundurkan diri dari program yang nama bersangkutan masuk,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pesisir Selatan, Wendi.
Sebab menurutnya, karena anggaran yang sudah digelontorkan untuk bantuan tersebut akan diperiksa oleh aparat berwenang yaitu BPK, BPKP atau APIP. “Lazimnya, sesuatu yang terdeteksi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan menjadi temuan dan hal itu akan ditindaklanjuti oleh aparat berwenang,” ucapnya.
Sementara itu ungkapnya, bagi nagari yang sudah selesai sinkronisasi data, agar masyarakat dapat tahu, maka data penerima bantuan ditempel di papan pengumuman kantor wali nagari atau tempat-tempat publik lainya.
Hal itu dilakukan untuk menciptakan transparansi, agar masyarakat bisa mengkoreksi dan mengevaluasi data-data tersebut. Dimasa yang akan datang masukan dan saran masyarakat tentu akan jadi bahan evaluasi pemangku kepentingan.
“Oleh karena itu, bagi nagari-nagari yang KK-nya banyak, tentu punya kiat tersendiri untuk mengkomunikasikanya dengan masyarakat,” tukasnya.
Ia menyebutkan, negara tentu tidak bisa memberi rata kepada semua, karena sudah diatur Rp600 ribu untuk 3 bulan, diatur dengan Perpuu, Permen sektoral sehingga terkunci. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan agar selalu mematuhi protokol kesehatan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di daerah ini. (*/pta)
