Padang, Babarito
The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) Sumatra Barat (Sumbar) mengadakan kembali diskusi online pada Senin (13/4) dengan tema Peran DPRD dan Partai Politik Dalam Penangan Covid-19 di Sumbar.
TIDI Sumbar menghadirkan Supardi Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumbar Rahmat Saleh, Albert Indra Lukman Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumatera Barat. Serta juga hadir Penelitian PuSaKo Unand sekaligus dosen Fakultas Hukum Unand Charles Simabura. Acara yang berlangsung lebih kurang dua jam ini dimoderatori oleh Nanda Fazli.
Pada kesempatan ini Supardi sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumbar mengatakan bahwa persoalan Covid-19 merupakan permasalahan dan tanggung jawab kita semua, terjadinya peningkatkan Covid-19 sehingga harus diwaspadai namun jangan disikapi secara berlebihan dan kekhawatiran.
“Perlu adanya edukasi yang diberikan kepada masyarakat, disamping berhati-hati juga tidak trauma dengan berita media televisi, dan dari mulut kemulut terhadap Covid-19 membuat masyarakat tidak mendapatkan kemerdekaanya dikarenakan dikucilkan dan diasingkan oleh masyarakat lain,” lanjut Supardi.
Selain itu dirinya menambahkan telah mendesak Tim Gugus Covid-19 dan pemerintah provinsi untuk mengevaluasi kebijakan isolasi mandiri dikarenakan tidak efektif.
“DPRD sebenarnya sudah memberikan saran ke pemerintah provinsi melakukan isolasi untuk perantau ditingkat kota dan kabupaten. Bupati dan wali kota menyediakan penuh tempat isolasi bukan dirumah. Terkait dengan isu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dirinya mendukung rencana pemerintah provinsi untuk mengusulkan PSBB ke Kementerian Kesehatan untuk Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Harapanya kementrian kesehatan segera mengeluarkan izinya,” katanya.
Senada dengan itu Rahmat Saleh melihat bahwa Covid-19 merupakan permasalahan bersama. Sehingga meminta semua pihak melepaskan atribut yang melekat diembel-embel baju mari fokus pada persalahan bangsa yang ada saat ini.
“Kita menyambut positif kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Kebijakan provinsi yang sudah dirilis oleh gubernur, sudah dilakukan aksi dilapangan terkait upaya pencegahan,” lanjut politisi PKS tersebut.
Selain itu Rahmat Saleh meyakinkan bahwa DPRD tetap bisa dirasakan oleh masyarakat. Baik fungsi penganggaran dan pengawasan. Dalam segi penganggaran DPRD berupaya menggeser belanja-belanja yang tidak penting sebesar 200 M. Pendistribusianya benar-benar diperoleh orang-orang yang terkana dampak covid-19. Sehingga masalah ekonomi yang timbul bisa teratasi.
“Selain peran partai politik juga diharapkan peran pemangku adat, ninik mamak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Contoh terkait himbauan Kemenag dan Fatwa MUI, semua rindu untuk sholat di masjid, rindu sholat berjamaah di masjid, tetapi sekarang kita diminta untuk menahan diri dirumah. Bagaimana kita memahami beribadah secara benar, jangan ederan dianggap melarang beribadah. Cara terbaik dengan menahan diri dirumah,” tutup Rahmat Saleh.
Narasumber lainya, Albert Indra Lukman juga setuju bahwa pada saat pandemi Covid-19 semua atribut, identitas dan status harus dilepas. Kalau tidak akan membuat kesulitan mengambil keputusan yang efektif. Selain itu Albert menilai bahwa Covid 19 bukan hanya soal kesehatan saja. Namun yang dikhawatirkan juga dampak sosial ekonomi.
“Maka diperlukan langkah dan startegi serta solidaritas sosial dan gontong royong. Supaya efektif pemberian bantuan perlu integrasi suatu data, membutuhkan koordinasi dan semua langkah-langkah pusat, provinsi dan daerah harus satu langkah. Terutama munculnya orang miskin baru yang mana Basis Data Terpadu (BDT) tidak update dibuat pada tahun 2011 sehingga data tersebut belum dimutakhirkan,” jelas Albert.
Terakhir Albert mengharapkan masyarakat bisa memaklumi jika adanya ketidaksiapan dan keterlambatan dari pemerintah harap dimaklumi. Mari tumbuhkan kepercayaan kepada pemerintah dan membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19.
Selanjutnya Charles Simabura mengapresiasi DPRD Sumbar fokus pada penanganan Covid-19 dan menstop pembahasan Perda dan pembentukan pansus interpelasi gubernur yang sebelumnya sudah digulirkan.
“Realokasi anggaran 200 M harus menjadi perhatian jangan hanya realokasi saja, tetapi juga harus memastikan tepat sasaran. Jangan sampai menyimpang dan memancing di air keruh. DPRD harus memastikan anggaran 200 M yang sudah disetujui namun bagaimana implementasi dan pengawasan anggaran. Dan menekankan bahwa Basis Data Terpadu (DBT) tidak update akan berdampak pada realisasi penerimaan bantuan. Sehingga terjadi penumpukan pembagian bantuan. Hal ini harus diantisipasi,” jelas Charles.
Selain itu Charles mengharapkan DPRD untuk mengawasi program khusus bersinergi dengan DPR RI. Jangan sampai program-program yang muncul tidak dibuat dengan komunikasi berjenjang sehingga menimbulkan persoalana dimasyarakat. Contohnya kementrian kesehatan melarang ojek online sementara kementrian perhubungan memperbolehkan. Dan ini menjadi catatan oleh teman-teman di DPRD.
Pandangan lainya Charles menilai masyarakat saat ini kehilangan sarana untuk menyampaikan keluh kesah. Maka pelru dibuat gugus tugas atau semacam pos pengaduan sifatnya institusional untuk menghindari estensi politik. Seandainya dilapangan bantuan yang diberikan pemerintah tidak didapatkan oleh masyarakat maka bisa langsung diinformasikan ke pos pengaduan. Atau kanal online harus dibuka seluas-luasnya dan disosialisasikan. Terkait isolasi mandiri dirinya lebih mengusulkan isolasi berbasih nagari dengan memanfaatkan rumah gadang, balai adat, rumah-rumah warga untuk warga yang pulang dari rantau.
Reido Deskumar selaku Koordinator TIDI Sumbar mengapresiasi wakil-wakil rakyat yang sudah hadir diruang-ruang publik disaat wabah Covid-19 ini. Memainkan peranya, meyakinkan masyarakat dengan pengawasan segala kebijakan yang telah dilakukan itulah yang diharapkan. Karena keinginan masyarakat tidak banyak, hanyak ingin wakil-wakil mereka hadir untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka. (*/ti)
