Pesisir Selatan, Babarito
Hingga saat ini Kabupaten Pesisir Selatan masih mengalami minimnya sarana alat kesehatan (Alkes) untuk pemeriksaan atau deteksi dini terhadap orang dalam pantauan (ODP) dan notifikasi. Kebaradaan sarana itu penting, sebab ODP dan notifikasi berpotensi bisa menularkan virus corona (Covid-19) bagi keluarga dan masyarakat lingkungan.
Hal itu diungkapkan Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni Kamis (2/4) setelah melakukan koordinasi melalui video conference terkait Covid-19 dengan Gubernur Sumbar, Irwan Parayitno di gedung Painan Confention Centre (PCC). Dijelaskannya bahwa di Pessel hingga Kamis (2/4) jumlah orang yang notifikasi ada sebanyak 2.515, ODP 220 orang, dan PDP sebanyak 3 orang.
“Mereka yang masuk pada notifikasi dan ODP ini, seharusnya bisa dilakukan pengecekan apakah diantaranya ada yang positif Covid-19 atau tidak. Sebab dengan terintensifikasinya mereka, kita bisa dengan cepat melakukan tindakan sesuai dengan hasil pemeriksaan,” ungkapnya.
Lebih jauh dijelaskan bahwa berdasarkan penyampaian dari dokter ahli, pemeriksaan ODP dan notifikasi dengan menggunakan rapid test belum bisa dijadikan sebagai jaminan seseorang itu positif atau negatif.
“Walaupun tidak bisa dijadikan jaminan, namun keberadaan alat itu saja kita masih minim di daerah. Dari itu saya berharap agar kendala yang dihadapi oleh daerah, terutama oleh Pessel ini, bisa mendapat perhatian provinsi maupun pusat,” harap Handrajoni.
Ia mengungkapkan, bahwa pihaknya di daerah itu sudah melakukan upaya maksimal dalam memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat terkait ancaman penularan virus corona. Upaya yang dilakukan tidak saja melalui pemeriksaan terhadap suhu orang yang melintas di tapal batas provinsi tetangga karena diberlakukanya pembatasan selektif. Tapi juga melalui penyediaan anggaran sebesar Rp50 miliar melalui APBD.
“Dana ini bertujuan untuk menunjang kebutuhan medis yang bisa terjangkau, serta juga untuk masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, bahwa di daerah itu jumlah kepala keluarga yang terdampak ekonominya oleh wabah virus korona mencapai 60 ribu kepala keluarga, dari 120.930 KK yang ada. “Mereka ini berasal dari keluarga petani, nelayan, tukang ojek, bahkan juga para pedagang makanan dan lainya. Mereka sekarang tidak lagi memiliki penghasilan sebagaimana sebelumnya. Sebab mereka takut keluar rumah, kalaupun ada yang beraktifitas sesuai dengan profesinya, tidak ada pelanggan yang datang, terutama sekali bagi tukang ojek dan pedagang makanan,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwA saat ini pihaknya juga tengah melakukan kajian terhadap kebijakan pengratisan tagihan rekening Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
“Karena PDAM merupakan perusahaan milik daerah, sehingga kita juga berencana akan melakukan pengratisan tagihan rekening selama tiga bulan bagi keluarga miskin yang terkena dampak wabah virus corona. Tapi rencana ini sedang kita lakukan kajian,” tukasnya. (*/pta)
