Jakarta, Babarito
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengingatkan kepada penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, termasuk komisioner KPU Provinsi Lampung untuk berhati-hati dalam menggunakan anggaran agar tidak terjadi penyalahgunaan.
“Kami tadi memberikan materi kepada Komisioner KPU Provinsi Lampung terkait prinsip-prinsip mana saja yang tidak boleh dilanggar serta penggunaan anggaran yang baik dan benar sesuai perundang-undangan,” kata Komisioner KPU RI Ilham Saputra, dalam keterangan persnya, Rabu (11/3).
Selain itu, pihaknya juga akan terus memantau penggunaan anggaran oleh KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pilkada serentak, agar ketika usai penyelenggaran tidak ada kasus seperti yang sudah-sudah.
“Saya juga tadi menyampaikan tentang permasalahan gratifikasi, ada hal yang tidak boleh diterima oleh KPU Kabupaten/kota, dan mana yang boleh diterima, seperti uang honor dan sebagainya,” ujarnya.
Ilham menegaskan, dalam penyelenggaraan Pilkada peran kesekretariatan harus dipisah dengan komisioner.
“Di sini komisioner KPU tidak boleh terlalu masuk dalam pengadaan yang sifatnya administrasi seperti pengadaan barang, dan sebagainya,” urainya.
Anggota KPU, katanya, hanya diperbolehkan untuk mengawasi apa yang sudah dikerjakan oleh pihak sekretariat, sehingga tidak ada potensi korupsi anggaran di penyelenggaraan Pilkada nanti.
“Kita ini ingin bagaimana Pilkada serentak ini berlangsung dengan bersih dan lancar,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian, meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ikut mengawal dan menyukseskan Pilkada 2020 yang akan berlangsung di 270 daerah, pada 23 September 2020.
Mendagri mengatakan, kesuksesan pilkada 2020 tidak terlepas dari peran Satpol PP dan Satlinmas.
“Kita ketahui bersama pemilihan bupati/wali kota pada tahun ini akan dilaksanakan serentak. Pada suksesnya penyelenggaraan Pemilu yang kita rasakan beberapa waktu lalu tentunya tidak terlepas dari peran dan fungsi jajaran Satpol PP, dan Satlinmas dalam mengawal ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemilu pada saat itu. Kita berharap kesuksesan yang sama pada pelaksanaan pilkada pada September 2020 nanti,” urainya.
Mendagri menegaskan kerja sama yang sinergis antar instansi terkait, tentunya menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pilkada di tiap-tiap daerah.
Tak terkecuali sinergitas Satpol PP dan Satlinmas dengan pemerintah daerah, dan penyelenggara pemilu, baik KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (*/ti)