Batam, Babarito
Dengan prediket nilai BB atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Pemko Padang tahun 2019, Walikota Padang Mahyeldi menerima penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo.
Penghargaan prestisius tersebut diterima Mahyeldi pada acara SAKIP Award 2019 “Making Change Making History, Take A Part And Keep Moving” Wilayah I yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Banten, dan Jawa Barat di Radisson Golf & Convention Center Batam, Senin (10/2).
Menteri Tjahjo Kumolo mengatakan, penerapan SAKIP merupakan langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi, melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien.
“Setiap tahun, Kementerian PAN RB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, evaluasi yang dilaksanakan Kementerian PAN RB telah dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori. Pengkategorian yang dilakukan bukan sekedar untuk menilai instansi pemerintah, namun untuk memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja masing-masing instansi pemerintah, sehingga memudahkan proses perbaikan dalam implementasi SAKIP.
“Hasil evaluasi SAKIP bukan hanya menitikberatkan pada nilai yang diberikan, namun juga menunjukkan bagaimana kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat,” imbuhnya lagi.
Ditambahkannya, Kementerian PAN RB juga memberikan rekomendasi dalam rapor tersebut, agar setiap pemerintah daerah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat.
“Pada tahun 2019 Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN RB telah melakukan bimbingan teknis dan asistensi SAKIP terhadap 84 kementerian/lembaga dengan 418 unit kerja, 34 pemerintah provinsi dengan 1.027 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan 514 kabupaten/kota dengan 20.756 OPD,” ulasnya.
Sementara itu, Walikota Padang H. Mahyeldi mengatakan, penghargaan SAKIP 2019 prediket nilai BB yang diraih Pemko Padang, menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil yang sudah menunjukkan hasil baik.
“Kita memang sudah melakukan sejumlah perbaikan SAKIP, monitoring dan evaluasi kinerja secara terus-menerus. Sehingga perencanaan dan pelaksanaan kinerja dapat ditingkatkan secara efektif dan efisien,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan, penguatan SAKIP yang dilakukan agar terciptanya manajemen kinerja instansi pemerintah yang baik, mencakup (1) perumusan sasaran pembangunan lebih berorientasi hasil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) Refocusing program/kegiatan sesuai dengan sasaran pembangunan; dan (3) upaya cross cutting program dan kegiatan sehingga terwujud sinergitas (kolaborasi) antar-instansi. Selain itu, Pemerintah Kota Padang cukup gencar mendorong OPD dalam memanfaatkan IT secara optimal dan terintegrasi seperti e-planning, e-budgeting, dan e-sakip.
“Penghargaan dan nilai yang kita raih tersebut bukan berarti tidak ada ruang untuk perbaikan kedepannya. Kita juga akan tingkatkan implementasi Performance Based Organization, termasuk upaya menciptakan reward dan punishment berdasar pada aspek kinerja. Serta terus menerus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan lebih baik lagi di masa mendatang,” tambah Mahyeldi.
Di momen yang istimewa tersebut, Walikota Padang Mahyeldi didampingi Sekda Kota Padang Amasrul, Asisten III Didi Aryadi, Kepala BPKA Andri Yulika, Kabag Organisasi Raju Minrova, dan Kabag Umum Budi Payan. (*/abd)
