oleh: Lucia Saraswati (Mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Unand)
Pertanian Indonesia saat ini krisis petani muda. Dunia pertanian di era ini masih dipandang sebelah mata. Adanya paradigma bahwa petani itu dianggap sebagai profesi yang tidak dapat menjamin finansial apalagi investasi jangka panjang. Ditambah lagi minimnya minat para orang tua yang mendukung anaknya untuk terjun berwirausaha di sektor pertanian. Alasannya mereka tidak mau ambil resiko karena menjadi petani dinilai punya resiko yang cukup besar. Banyak dari mereka yang memilih bekerja sebagai karyawan perusahaan atau pemerintahan ketimbang jadi petani walaupun mereka sendiri adalah lulusan pertanian. Selain itu tingkat urbanisasi yang tinggi otomatis akan menganak tirikan pertanian di pedesaan. Mereka memilih meninggalkan ciri agrarisnya karena dianggap tak mampu menopang penghidupan yang layak.
Jika melihat kondisi pertanian Indonesia sekarang, target pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045 nampaknya sebatas angan belaka jika permasalahan regenerasi petani terus dibiarkan. Bisa jadi, justru di tahun itu Indonesia bahkan mengalami keterpurukan krisis pangan. Indonesia bisa saja menjadi Negara pengimpor beras yang menggantungkan ketahanan pangan ke negara lain.
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 tercatat bahwa dari total 26.135.649 petani yang terdata, urutan teratas petani didominasi pada usia 45-54 tahun. Jumlah terbesar kedua pada kelompok usia 35-44 tahun (6.885.100 orang) dan jumlah ketiga dan keempat pada kelompok usia lebih tua lagi, yakni 55-64 tahun (5.229.903 orang). Sementara kelompok usia lebih dari 65 tahun sebanyak 3.332.038 petani. Disusul jumlah petani muda di kelompok 25-35 sebanyak 3.129.644 orang. Pada kelompok usia 15-24 tahun, jumlah petani hanya 229.943 orang. Jumlah paling sedikit pada kelompok di bawah usia 15 tahun, yakni 3.297 orang. Artinya, semakin muda usia petani berbanding lurus dengan semakin berkurangnya jumlah responden petani. Angkatan muda yang mengolah lahan membuat jumlah petani menyusut hingga 5 juta orang dalam kurun 2003-2013. Secara ringkasnya data menunjukkan 60,8 persen petani Indonesia berada diatas usia 45 tahun atau dengan kata lain, usia petani Indonesia berada saat mulai menurunnya usia produktif seseorang.
Bagian lain riset KRKP mengungkapkan hanya 54 persen anak petani yang mau menjadi responden pertanian meneruskan pekerjaan orang tuanya dan 46 persen sisanya dengan tegas menolak. Meski tertarik, nyatanya 70 persen responden pada kelompok usaha tani padi justru mengaku tidak pernah memiliki cita-cita menjadi petani. Selain itu, para petani mengaku mengetahui informasi soal pertanian “secara otodidak.” Sebanyak 64 persen petani tidak pernah diajarkan soal pertanian oleh orang tua. Demikian juga responden usaha tani hortikultura: 86,7 persen juga menyatakan tidak pernah diajarkan tentang pertanian oleh orang tua mereka. Keinginan rendah menjadi petani dipengaruhi oleh persepsi responden yang kurang baik atas situasi pertanian saat ini. Mayoritas responden (42 persen) menyatakan kondisi pertanian sekarang memprihatinkan, 30 persen menyatakan biasa saja dan hanya 28 persen responden yang menyatakan sektor pertanian membanggakan.
Tak hanya sampai disitu, salah satu faktor penting generasi muda merasa asing dengan dunia pertanian karena sebagian besar petani merupakan tenaga yang kurang mendapat pengetahuan dan teori terkait peluang emas sektor pertanian. Hal ini diperkuat dengan data hasil survey pertanian BPS tahun 2013 yang menyatakan bahwa 32,7 persen petani tidak tamat SD, disusul 39,9 persen petani tamat SD, dan sisanya 27,4 persen petani tamatan SMP keatas.
Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dra. Haning Romdiati, M.A menyatakan “Akademisi, pejabat, hingga elemen penjaga kedaulatan hampir semua sepakat bahwa kunci mengamankan kedaulatan pangan agar mampu mandiri dari impor adalah menjaga eksistensi kaum petani masa depan.” Namun, dalam konteks pembangunan justru sebaliknya. Menurunnya intensitas para petani justru dipandang sebagai suatu kemajuan yang berdampak pada meningkatnya efisiensi budidaya dan industri. Sayangnya, analisis perspektif pembangunan seperti ini hanya menganggap bahwa perindustrianlah yang dapat memajukan suatu bangsa. Namun persoalannya bukan hanya sebatas efisiensi dan kemajuan industri belaka, tetapi ini berkaitan dengan masalah berkurangnya jumlah petani akan berimplikasi pada menurunnya ketersediaan pangan dalam negeri.
Di Indonesia, dari segi luasan lahan yang dimiliki tercatat 87,63% atau 22,9 juta rumah tangga adalah petani yang memiliki kepemilikan lahan kurang dari 2 hektar. Sekitar 5 juta petani dilaporkan memiliki luasan lahan dibawah 0,5 hektar. Dengan kondisi seperti ini, petani tidak dapat memaksimalkan produksi dilahannya sehingga menjadi salah satu pemicu yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani.
Faktor lain yang turut menjadi pemicu regenerasi petani muda mandek adalah semakin berkurangnya lahan pertanian yang tergerus karena proses konversi menjadi pemukiman, tempat wisata, pusat perbelanjaan, perkantoran dan sebagainya. Terkait permasalahan ketersediaan lahan mata pencarian, dalam reset KRKP menyatakan hasil kajian World Economic Forum (WEF) 2010 menunjukkan bahwa pertanian tak hanya sebatas penyedia bahan pangan namun juga merupakan sektor penting yang berkontribusi menyediakan 40 persen lapangan pekerjaan.
Beberapa upaya yang dilakukan kementrian pertanian dalam hal menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan pendampingan mahasiswa dalam upaya peningkatan produksi pangan, penciptaan program Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian (PWMP). pengembangan SMKPP dan transformasi STPP menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian, menyediakan balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BP3K) atau Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) ditingkat kecamatan yang harus dapat turut serta menggalakkan generasi muda pedesaan terjun kedalam sektor pertanian.
Bukan pesimis dengan upaya yang dilakukan pemerintah, namun persoalan yang dihadapi petani bukan sekedar faktor anomaly cuaca, sempitnya luas lahan garapan, serangan hama dan gagal panen saja. Tapi juga berkaitan dengan proses penentuan harga. Jangankan mendapat keuntungan, bahkan tidak sedikit petani tidak balik modal atau justru tekor. Biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juni 2017 Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya sebesar 0,38% atau sebesar 100,53. Sedangkan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Petani (NTUP) mengalami kenaikan sebesar 0,41% atau sebesar 109,59 dibanding bulan sebelumnya. Memang dalam skala nasional tingkat kesejahteraan petani meningkat. Namun dapat diindikasikan tingkat kesejahteraan petani belum merata di beberapa daerah ketika kenaikannya kurang dari 0,5%.
Menanggapi paradigma terkait regenerasi petani muda ini, dosen IPB Dwi Andreas menyebutkan, salah satu cara untuk membuat para lulusan untuk tetap setia dengan apa yang mereka pelajari di kampus, adalah dengan mengubah citra bahwa sektor pertanian, peternakan dan perikanan, ‘juga bernilai ekonomi tinggi’.
Beliau memaparkan “Pertanian itu tidak hanya terjun langsung bercocok tanam, tapi juga ada sektor di luar sawah-ladang, yang lebih menjanjikan (secara finansial); misalnya di penggilingan, peningkatan kualitas produk dan pemasaran.”Lebih jauh lagi dia menekankan bahwa sarjana pertanian sebenarnya dituntut untuk lebih menjadi pemikir, perencana pertanian yang mampu mengorganisasi dan berinovasi, bukan dalam taraf mempraktikkan. Heru mengungkapkan meskipun target pasar dagangannya hanya petani, tetapi mereka selalu butuh (pupuk, bibit, pestisida). Dari segi ekonomi (penghasilan saya sekarang) lebih bagus daripada bekerja di bank.”
Melalui empat buah toko produk pendukung taninya di seputaran Payakumbuh, Heru bisa memperoleh omzet fantastis Rp1,5 miliar per bulan. “Nanti segera nambah satu toko baru lagi” tambahnya. Dia meminta agar lulusan pertanian untuk lebih membuka pikiran dan wawasan, bahwa dunia pertanian itu sangat luas dan bisa menghasilkan uang yang banyak. “Indonesia punya tanah yang subur dan tanah yang luas, mengapa kita harus bersempit-sempit di perkantoran?” pungkas Heru.
Pertanian akan menjadi sektor emas bagi perekonomian bangsa Indonesia. Apalagi Indonesia adalah negara agraris dan banyak komoditas pertanian layak ekspor dan tentu tak kalah dari bidang lain jika dikelola dengan baik dan serius. Yang harus diubah adalah perspektif terhadap petani bahwa petani itu bukanlah profesi yang kumuh dengan gaji kecil yang tidak dapat diandalkan dalam mencukupi kebutuhan finansial. Dan yang harus menjadi sorotan penting bagi pemerintah dan kaum intelektual yaitu bagaimana cara mengubah paradigma yang telah tertanam bagi sebagian bangsa Indonesia untuk dapat menimbulkan minat dan antusias kepada mahasiswa dan generasi muda untuk bergerak dan terjun dalam dunia wirausaha muda petani sehingga dengan ini dapat terwujud regenerasi petani muda yang intelektual dan mampu membawa hasil pertanian Indonesia untuk bersaing dan mendominasi dalam kancah internasional. (*/ti)
