Jakarta, Babarito
Sumatera Barat bersama dua belas propinsi lainya di Indonesia untuk tahun ini mendapatkan Anugerah Penghargaan Indeks Pertumbuhan Ketenagakerjaan 2019. Acara penganugerahan ini berlangsung di Hotel Bidakara Pancoran Jakarta, Senin (14/10). Penyerahan penghargaan langsung diserahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Hanif Dhakiri kepada Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.
Ada beberapa indikator penialaian terhadap keberhasilan Pemerintah Propinsi yang dapat penghargaan ini, Sumatera Barat untuk tahun ini di Anugerahkan sebagai “Propinsi Terbaik pada Indikator Utama Hubungan Idustrial”.
Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan ada sembilan indikator utama yang menjadi tolak ukur IPK Nasional. Indikator itu antara lain perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja, pelatihan dan kompetensi kerja, jaminan sosial tenaga kerja, pengupahan dan kesahjeteraan pekerja,kondisi lingkungan kerja, dan hubungan industrial.
“Sementara salah satu faktor yang mendorong kenaikan IPK adalah meningkatnya kesadaran Pemerintah Daerah akan pentingnya perencanaan ketenagakerjaan dan pengembangan unit-unit pelatihan kerja berbasis komunitas,” ujar Menteri Hanif ini.
Ia juga mengatakan pihaknya terus berupaya menaikkan IPK nasional kedepanya.
“IPK akan didorong agar naik lebih tinggi, sebab jika kenaikan terlalu tipis, akan membuat kita tidak kompetitif,” tutur Hanif.
Di Indonesia dari 136 juta angkatan kerja, 58% lulusan SD dan SMP. Kemudian missmatch pendidikan formalnya di atas 50%. Disederhanakan dengan 10 angkatan kerja, 58% lulusan SD dan SMP, 6 Orang gugur untuk masuk ke pasar kerja. Sisanya 4 orang lulusan SMA, SMK, Diploma dan Sarjana.
Masalah lainnya adalah ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia yang terlalu kaku sehingga menghambat penciptaan lapangan kerja melalui investasi. Dia menyebutkan bahwa produktifitas kerja, kesempatan kerja hingga jam kerja di indonesia masih terlalu kaku.
“Selain itu Pemerintah juga berupaya untuk memfasilitasi pekerja muda untuk masuk ke ekonomi kreatif dan ekonomi digital serta mengurangi missmatch pendidikan Formal,” tutupnya. (*/abd)
