Batusangkar, Babarito
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar melalui tim Pembina Pelayanan Publik telah melakukan pembinaan pelayanan ke perangkat daerah yang terbukti memberikan dampak dan hasil positif terhadap kualitas pelayanan publik di OPD masing-masing yang dibuktikan dengan diterimanya predikat kepatuhan tinggi dari Ombudsman RI serta penghargaan kategori sangat baik dari Kemen PAN RB RI.
Hal ini sampaikan Bupati Tanah Datar diwakili Sekda Irwandi di hadapan Asisten Administrasi Umum Helfy Rahmy Harun, Kepala PMTSP Naker Zarraitul Khairi, Kabag Organisasi Adriyanti Rustam, Kabag Hukum Jasrinaldi, Kabag Humas dan Protokol Yusrizal, Pemerintah Kecamatan dan Wali Nagari pada acara Sosialisasi Juknis dan Peluncuran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Nagari (SI NOVA LAYANI MENTARI), Selasa (24/9) di aula Kantor Bupati di Pagaruyung.
Tidak hanya cukup disitu saja, tambah Irwandi, Bupati berkeinginan agar pelayanan publik yang berkualitas juga sampai ke ujung tombak pemerintahan, yakni pemerintahan nagari.
“Peningkatan Pelayanan Publik merupakan point ketiga misi pemerintah Tanah Datar. Dan untuk mendukung hal itu semenjak tahun 2018 lalu tim pembina pelayanan publik telah lakukan pembinaan untuk 26 nagari dan 2019 ini 14 nagari lagi dan Insya Allah tahun berikutnya akan ada 75 nagari yang akan kita bina,” urainya.
Hasil penilaian Pemerintah Nagari tahun 2018 lalu menurut Sekda Irwandi, dibutuhkan komitmen dan kesungguhan untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat pemerintahan nagari ataupun OPD di Tanah Datar.
“Dari 26 Nagari yang dibina tahun 2018 lalu hanya 5 nagari yang berada pada zona hijau atau aman, 3 nagari zona kuning atau bisa dikatakan hampir aman dan sisanya ada di zona merah,” katanya.
Berawal dari itu, tambahnya, berkat inisiasi Asisten Administrasi Umum bersama Bagian Organisasi Setda, pemerintah daerah melahirkan inovasi terbaru yang diberi nama SI NOVA LAYANI MENTARI atau Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintahan Nagari.
“Tentu inovasi yang dilahirkan Ibuk Asisten bersama Bagian Organisasi ini harus diberikan apresiasi, karena inovasi ini bertujuan untuk mendorong lahirnya inovasi di tingkat pemerintahan nagari yang muaranya adalah peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dan sebagai motivasi lainnya bagi pemerintah nagari, siapa yang dinilai terbaik diberi reward dalam bentuk piagam penghargaan, studi tiru dan Dana Alokasi Nagari,” tuturnya.
Sementara itu Kabag Organisasi Adriyanti Rustam selaku panitia pelaksana menyampaikan, sosialisasi yang mengundang Camat dan Wali Nagari se Tanah Datar menjadi bagian penting untuk memberikan tambahan wawasan terhadap peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Kita tahu Pemerintah Nagari merupakan ujung tombak dan bersentuhan langsung dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, seperti kependudukan, perizinan, tanah dan lainnya, sehingga dengan adanya sosialisasi ini mampu memotivasi munculnya inovasi baru dari pemerintahan nagari,” lanjutnya.
Dalam sosialisasi, tambah Adriyanti, dengan paparan Ibuk Asisten, Kabag Hukum dan Kabag organisasi diharapkan akan memberikan dampak pemahaman dan peningkatan keluaran pelayanan publik. “Sosialisasi ini agar terbangunnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya Pelayanan Publik yang berkualitas dan lahirnya inovasi di segala lini pada Pemerintahan Nagari dan diharapkan minimal melahirkan inovasi 1 buah setahun,” ujarnya.
Selepas itu, Asisten Administrasi Umum Helfy Rahmy Harun mengungkapkan, peningkatan kualitas pelayanan publik sangat diharapkan agar masyarakat merasa puas ketika berurusan.
“Di badan publik, seperti kantor pelayanan, kantor camat maupun kantor Wali Nagari untuk menyediakan ruang menyusui, fasilitas pendukung bagi masyarakat berkebutuhan khusus serta kebersihan toilet bagi masyarakat,” imbuhnya.
Dalam kriteria penilaian badan publik dalam mendukung Pelayanan Publik, Helfy Rahmy Harun menyampaikan ada 9 indikator penilaian yang harus dipenuhi badan publik.
“Indikator yang dinilai adalah Badan Publik memiliki standar pelayanan publik, maklumat pelayanan, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Sarana prasarana, Pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, visi misi dan motto pelayanan serta atribut petugas yang memberi pelayanan publik,” tambahnya. (*/ti)