Jakarta, Babarito
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol (IB) Padang, Eka Putra Wirman, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), dengan Kementerian Keuangan RI, yang diwakili direktur Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Rionald Silabana. Penanda tangani ini terkait, perguruan tinggi penerima dana penelitian Riset Inovatif dan Produktif (RISPRO).
Dikatakannya, dengan adanya MoU tersebut, kampus UIN IB Padang akan, melakukan penelitian tentang pengembangan pemerintahan nagari sebagai model pemerintahan desa adat di Indonesia.
“Penelitian yang kompetitif yang diperoleh UIN IB Padang, merupakan yang pertama diperoleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), di seluruh Indonesia,” kata rektor, dihadapan tamu undangan, di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (24/8).
Dia berharap, dengan adanya MuO ini, dosen-dosen yang berprestasi dapat melakukan penelitian lainnya. Sehingga mengharumkan nama UIN IB Padang.
“Ditahun 2019 ini terdapat 22 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia, yang mendapatkan peluang dari LPDP. Dan UIN IB Padang, memperoleh kepercayaan dari Kementrian Keuangan RI,” tambahnya.
Sementara itu, ketua tim periset yang memperoleh proyek penelitian bergengsi, Welhendri, yang juga Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN IB Padang, mengungkapkan objek penelitian di Sumatera Barat adalah nagari.
“Ada lima sampel yaitu, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Dharmasraya,” imbuhnya. Dalam kegiatan tersebut, juga dihadiri oleh dosen UNP dan Unand. (oke)
