Padang (27/11) Hangatnya pembahasan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019 terasa hingga ke Daerah. Tidak terkecuali Kota Padang dan Sumatera Barat.
Salah satu Topik yang hangat dalam pembicaraan masyarakat maupun tim sukses calon anggota legislatif adalah aturan tentang Alat Peraga Kampanye. Aturan yang dikeluarkan Panwaslu terkait Alat Peraga Kampanye yang terkesan mendadak, tidak mudah untuk dilaksanakan di tataran bawah, baik dari pihak Caleg maupun dari Panwas sebagai legulator dan eksekutor penertiban.
Dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh salah satu televisi lokal di Kota Padang, Direktur Sumatera Barat Leadership Forum (SBLF) Edo Andrefson, menyebutkan dari hasil pengamatan Tim SBLF dan masukan dari Calon Anggota Legislatif beserta Tim Suksesnya, terjadi kekacauan dalam hal Alat Peraga Kampanye.
“Kami membuat beberapa catatan terkait dengan aturan dan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) ini. Pertama, terkait aturan Zonasi APK, ini tidak terjalankan menyeluruh. Kedua, ada keterlambatan cetakan spanduk dari KPU untuk Partai Politik yang ada. Ketiga, terjadi tumpang tindih, mulai dari penafsiran Aturan Panwaslu, sampai adanya tebang pilih dalam penertiban APK. Yang keempat, kami melihat atribut yang ditertibkan itu dirobek paksa, hal ini membuat atribut yang ditertibkan tidak dapat digunakan kembali,” jelas Edo dalam diskusi tersebut.
Pria yang menginisiasi gerakan-gerakan pemuda peduli pemilu ini juga mendesak Bawaslu untuk serius dalam mebenahi hal ini. Dia menyebutkan, APK yang berbentuk Media Luar Ruangan memiliki efektifitas 60% sebagai sarana sosialisasi kepada Masyarakat.
“kita harapakan Bawaslu sampai ke Panwas tingkat bawah dalam membenahi ini. Kalau tidak ada atribut kampanye, bagaimana mungkin masyarakat bisa mengenali calegnya? Bagaimana caranya bisa pula hadirkan semangat partisipasi masyarakat dalam pemilu?”, tutup Edo sembari mengeluarkan pertanyaan retorik.
(apuk)
