Pariaman – Pelaku asusila dan seksual sesama jenis Lesbi, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) termasuk waria yang menganggu ketertiban umum, akan dikenakan sanksi oleh Pemerintah Kota Pariaman.
Pemberlakuan sanksi terhadap aktivitas LBGT yang menganggu ketenteraman umum diterapkan seiring disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum menjadi Peraturan Daerah Kota Pariaman oleh DPRD Kota Pariaman, Selasa (27/11).
Terdapat dua pasal yakni pasal 24 dan pasal 25 yang mengatur tentang larangan dan sanksi hukum aktivitas LGBT dan waria, yang menganggu ketertiban umum di Kota Pariaman. Pelanggaran terhadap pasal tersebut dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.000.000.
“Kami menyetujui kedua Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda. Kesamaan dan kesetujuan tersebut disebabkan perlunya regulasi mengantisipasi berkembangnya LBGT dan penyakit masyarakat di Kota Pariaman,” ujar perwakilan Fraksi Nurani Pembangunan DPRD Kota Pariaman, Nasril.
Walikota Pariaman Genius Umar mengatakan, dimasukkannya dua pasal tentang larangan aktivitas LBGT dan waria dalam Perda Kota Pariaman tentang Ketentraman dan Ketertiban, sebagai upaya pencegahan LBGT dan Waria di Kota Pariaman.
“LBGT dan Waria bertentangan dengan agama Islam dan adat Minangkabau. Perda ini sebagai upaya pencegahan perkembangan perilaku menyimpang tersebut, karena belum ada ketentuan pidana yang mengatur khusus tentang itu,” ujarnya.
Ia mengajak orangtua dan tokoh adat terlibat aktif mencegah berkembanganya LBGT dan Waria. Perhatian khusus terhadap anak dan kemenakan, akan cepat mendeteksi gejala perilaku menyimpang.
“Kecenderungan, korban dari LGBT ini menjadi pelaku LGBT. Makanya perlu usaha bersama kita untuk mengawasi keluarga kita agar tidak termasuk dalam perilaku tersebut,” pungkasnya.
Sumber : Pariaman Today
