DPRD Sumbar marah kepada Kepala Bappeda Sumbar, Hansasri yang menyatakan ketidakhadiran para anggota dewan pada rapat musrebang karena tak ada honor. Hansasri dinilai telah menjatuhkan nama lembaga dan mencemarkan nama baik para anggota dewan di DPRD Sumbar. DPRD berencana mengajukan hak interpelasi. Bahkan beberapa di antaranya berencana merekomendasikan pemberhentian Hansasri sebagai kepala Bappeda.
DPRD menilai sebagai kepala organisasi perangkat daerah (OPD), komentar Hansasri telah keterlaluan. Anggota DPRD Sumbar, M. Nurnas mengatakan justru faktanya Bappeda tidak menyesuaikan jadwal musrenbang dengan kegiatan kedewanan. Bappeda hanya memberikan pemberitahuan jadwal yang sudah ditetapkan. Namun tidak berusaha sebelumnya menyesuaikan jadwal.
“Makanya akhirnya tak banyak dewan yang hadir. Karena kami sudah terlanjur mengagendakan jadwal lain,” ujarnya saat menginterupsi rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, Jumat (13/4).
Nurnas menilai tak layak kepala OPD berkata seperti itu. Komentar Hansasri telah dimuat di koran dan dibaca masyarakat. Tentu saja ini berdampak negatif.
“Nanti masyarakat menilai kami bergerak harus pakai honor. Padahal tidak seperti itu,” tegas Nurnas.
Selain Nurnas dari Demokrat, beberapa anggota DPRD Sumbar lainya juga menginterupsi rapat paripurna dengan tema yang sama, Hansasri. Diantaranya, Yulfitni Djasiran (Golkar), Armiati (Hanura), Hidayat (Gerindra) dan Darmon (PAN) mewakili masing-masing fraksi partai politik. Mereka menegaskan perlu tindakan serius dari DPRD atas kata-kata Hansasri.
“Kita tak boleh tinggal diam. Kita ajukan hak interpelasi,” ujar Yulfitni berang.
Pada rapat Musrenbang Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim hadir dan tidak mengikuti jadwal kedewanan lain yang sudah ditentukan. Hal ini dikarenakan jadwal yang sudah terlanjur ditetapkan.
“Karena jadwal tak disesuaikan itu, para dewan lain tak bisa ikut. Saya sebagai Ketua DPRD hadir sebagai narasumber. Saya mewakili secara lembaga,” ujarnya.
Sumber: Harian Singgalang
