Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mendapatkan kehormatan menjadi pembicara pertama pada Mayor High Level Meeting yang digelar Unesco/ILO/UNDP/Unicef di Hotel Le Meridien-Jakarta, Selasa (31/10/2017). Tidak saja itu, Mahyeldi juga satu-satunya Walikota yang dikutsertakan dalam pembuatan ‘report’ Unesco.
Pertemuan tingkat tinggi antar walikota ini dibuka oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI Bambang Brojonegoro . Turut hadir Ketua APEKSI Airin Rahmi Diani yang juga Walikota Tanggerang Selatan, Koordinator PBB untuk Indonesia Anita Nirody dan Direktur Unesco-Jakarta Irakli Khodeli.
Menteri Bambang menegaskan agar setiap daerah memasukan prinsip-prinsip (Sustainable Development Goal’s (SDG’s) di dalam RPJMD. Salah satunya adalah perhatian khusus pada person with disabilitie (penyandang disabilitas).
“Kalau Walikota ingin dinilai kotanya ramah terhadap kaum disabilitas maka harus memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas” kata Bambang.
Sementara itu Walikota Mahyeldi dalam paparannya terkait “Pembangunan Infrastruktur Kawasan Ramah Disabilitas”, menyebutkan, Pemerintah Kota Padang telah memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas. Telah banyak pembangunan infrastruktur dirancang fasilitas difabel. Bahkan Padang sudah membuat kawasan ramah disabilitas yang sekaligus jadi percontohan yaitu di Jalan Permindo. Selain itu tempat – temoat umum lainnya juga dirancang ramah difabel, seperti sekitar kawasan Pasar Raya Padang, Pantai Padang dan pusat olahraga di GOR H. Agus Salim.
“Ada pembangunan trotoar sepanjang 11.224 meter, dengan anggaran total Rp 29,66 milyar. Ini menunjukkan komitmen dan keseriusan Pemko Padang dalam memenuhi kebutuhan warga Kota Padang yang berkebutuhan khusus”. Kata Mahyeldi.
Wako Mahyeldi juga menyebut, Kota Padang telah memiliki Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak2 Penyandang Disabilitas. Dan telah menjadi tuan rumah Mayor High Level Meeting tahun 2016 dimana juga dilakukan peresmian kawasan ramah disabilitas di jalan Permindo dan penandatanganan MoU dengan Unesco serta penandatangan prasasti pada 30 September 2016 silam.
“Padang memiliki Perda tentang Disabilitas. Padang pernah pula jadi tuan rumah Mayor Hight Level Meeting 2016,” tukasnya.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi bersama pimpinan Kota Inklusif Indonesia lainnya menandatangani Piagam Kota Inklusif, disaksikan Menteri Bambang Brojonegoro dan Ketua PBB untuk Indonesia, Anita Nirody.
Menurut salah seorang ASN Pemko Padang yang juga duduk selaku Wakil Ketua Pokja Kota Inklusif Indonesia Jose Rizal, Walikota Padang menjadi satu-satunya Walikota yang diikutsertakan dalam pembuatan ‘report’ Unesco.
“Report ini sebagai bahan laporan bagi Unesco ke Kantor PBB di New York.
Dalam pembuatan report Unesco ini, wako Mahyeldi diwawancari mengenai kebijakan terkait Padang sebagai Kota Inklusif, mulai dari perencanaan dan pelaksanaannya serta di mana peluang dan tantangannya,” ucap Jose Rizal.
Turut mendampingi Wako Padang Mahyeldi Kepala Dinas PUPR Fatriarman Noor dan Kepala Dinas Sosial Amasrul.(DU/JR/Joim)
Sumber: Humas Padang
