Pemerintah menargetkan ruas tol Padang-Sicincin di Sumatra Barat bisa fungsional sebelum Lebaran 2019. Saat ini pembangunan baru sampai tahap pembebasan lahan.
Dari 29 kilometer (km) panjang ruas yang menghubungkan Kota Padang dan Sicincin di Padang Pariaman, terdapat 20 km ruas yang dihibahkan oleh masyarakat adat. Hanya saja, lebar ruas yang sudah bebas baru 34 meter. Butuh ruas dengan lebar 60 meter agar pembangunan tol bisa dimulai.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menjelaskan, pemerintah telah berkoordinasi dengan pemda dan tokoh masyarakat adat untuk bisa melancarkan proses pembebasan lahan yang tersisa. Apalagi, butuh tambahan 41 km lagi untuk bisa terhubung dengan Bukittinggi.
Meski begitu, Rini meminta PT Hutama Karya selaku pelaksana proyek untuk mendahulukan ruas Padang-Sicincin agar bisa dimanfaatkan selama arus mudik Lebaran 2019. “Targetnya saya meminta Semester I 2019, Insya Allah kami targetkan sebelum Hari Raya 2019 sudah bisa dipakai,” ujar Rini saat meninjau lokasi proyek tol di Parit Malintang, Padang Pariaman, Sabtu (14/10).
Proses pengerjaan tol sendiri dibagi ke dalam empat tahap. Tahap I adalah ruas Padang-Sicincin yang bisa fungsional penuh pada 2019. Kemudian dilanjutkan tahap II yang menghubungkan Sicincin-Payakumbuh digarap pada 2021 hingga 2023. Tahap III dilakukan pada 2022-2025 untuk ruas Payakumbuh-Bangkinang, Riau. Tahap IV, dilakukan pembangunan secara paralel untuk Bangkinang-Pekanbaru pada 2021-2023.
Rini menyebutkan, studi awal sempat dilakukan untuk menghubungkan ruas tol hingga Bukittinggi. Pertimbangannya, Bukittinggi merupakan sentra ekonomi terbesar selain Padang. Namun ternyata dibutuhkan kajian mendalam untuk rencana ini. Akhirnya diputuskan bahwa tahap I akan difokuskan untuk tol Padang-Sicincin. Rini yakin ekonomi bakal tumbuh lebih gesit berkat konektivitas jalan yang terbangun.
Untuk mempercepat pembangunan tol, Rini meminta titik mula pengerjaannya bisa dilakukan serentak di tiga titik yakni Kota Padang, Parit Malintang, dan Sicincin sebagai ujung tahap I. “Bisa dikerjakan oleh 3 kontraktor beda-beda. Karena kalau 1 titik akan lebih lambat. Ini yang kami lakukan di beberapa daerah di beberapa jalan tol kami bikin beberapa titik,” kata Rini.
Direktur Utama PT Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra menambahkan bahwa pihaknya juga akan melakukan studi banding ke Cina untuk mencari metode pembangunan paling efisien. Ia mengungkapkan, butuh pendanaan hingga Rp 100 miliar untuk pembangunan 1 km ruas tol. Itu pun, untuk ruas datar tanpa ada konstruksi khusus.
“Pendanaan ini sambil jalan, semoga bisa teratasi. Semua dikerjakan paralel. Kalau dulu sebelum close ga bisa jalan. Sekarang bisa. Pendanaan dan pembangunan paralel,” katanya.
Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten yang wilayahnya dilampauai jalan tol. Target awal adalah membebaskan lahan sepanjang 29 km dengan lebar lahan 60 meter.
“Kami akan bantu daerah yang terkena, kami juga koordinasikan dengan tokoh adat. Mudah-mudahan Padang-Bukittinggi ini bisa terwujud,” jelas Nasrul.
September 2017 lalu, Badan Koordinasi Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) berkunjung ke Indonesia untuk membahas pendanaan pembangunan tol Padang-Pekanbaru. Selain itu dibahas juga rencana trase yang berubah dari yang sebelumnya pembangunan tol tanpa terowongan, kini direncanakan akan dibangun sejumlah terowongan. Pembangunan terowongan yang diyakini memangkas panjang tol yang harus dibangun ini sekaligus mengubah perencanaan trase.
Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru direncanakan akan menelan biaya hingga Rp 70 triliun. Pembangunan jalur tol ini mengacu pada Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2017 tentang Program Strategis Nasional Bidang PUPR. Bila pembangunan ruas tol ini rampung, maka jarak Padang-Pekanbaru bisa ditempuh dalam waktu 3-4 jam saja. Saat ini masyarakat masih harus menempuh jalur berliku dengan lama perjalanan 9-10 jam untuk menuju Pekanbaru dari Padang, atau sebaliknya.
Rep: Sapto Andika Candra
Red: Budi Raharjo
Berita dari Republika
