Penyusunan ulang alias reshuffle Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tampaknya segera terwujud dalam waktu dekat. Perbincangan tentang reshuffle semakin panas, ditambah pemberitaan menggali berbagai sumber termasuk dari dalam Istana.
Pengamat politik Emrus Sihombing menyayangkan jika reshuffle hanya terjebak pada pergantian menteri. Padahal, ada potensi penyakit kronis tersebunyi di kementerian dan instansi pemerintah yang selama ini seolah dibiarkan.
“Itulah sebabnya bongkar pasang menteri tidak pernah menyelesaikan persoalan perilaku korupsi dan pungli di kementerian dan instansi pemerintahan lainnya selama ini. Sebab, ada salah satu organ di kementerian dan instansi pemerintah yang seharusnya bisa mencegah dan memberantas korupsi dan pungli namun tampaknya tidak berfungsi, sehingga menimbulkan penyimpangan,” jelasnya kepada wartawan, Minggu (13/8).
Menurut Emrus, sebuah kementerian dan instansi belum bisa lepas dari perilaku korup dan pungutan liar lantaran jajaran inspektorat di lembaga tersebut tidak memiliki taring bagi orang kuat didalamnya. Terbukti dengan sudah adanya menteri yang terjerat korupsi.
“Menurut hemat saya, inspektorat di kementerian dan instansi pemerintah sebaiknya segera diamputasi. Jangan sampai inspektorat semacam itu tumbuh menjadi tumor ganas yang berpotensi besar menggerogoti kinerja lembaga pemerintah dan dana APBN,” beber Emrus.
“Sesungguhnya inspektorat sangat sulit melakukan fungsi pengawasan di kementeriannya sendiri, karena unit ini bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem yang terjadi di internal kementerian. Termasuk terjadinya perilaku korupsi dan pungli,” tegas direktur eksekutif EmrusCorner tersebut.
Sumber: RMOL
